Pada akhir bulan Januari sampai dengan awal Februari tahun ini, AKSANSI bertolak ke Sulawesi Selatan dengan tiga tujuan utama:
1) melakukan monitoring di 9 lokasi;
2) memfasilitasi pembentukan Aksansi Daerah baru di 5 regional dan
3) melakukan audiensi dengan perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum di 8 kota/kabupaten.
Kegiatan monitoring dilakukan di Kabupaten Barru, Kabupaten LuwuTimur, Kabupate Pinrang, Kabupaten Takalar and Kabupaten Soppeng untuk mengetahui kondisi fasilitas DEWATS yang terbangun pada tahun 2012. Monitoring bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengolahan air limbah serta penggunaanya selama ini. Selain itu, dengan melakukan monitoring, jika ada permasalahan social dan institusional tentang IPAL, penerimaan oleh masyarakat dll dapat lebih ditangkap dan dicarikan solusinya. Selain itu juga dilakukan pengukuran dampak kesehatan di sebagian lokasi yang dikunjungi.
Sementara pembentukan Aksansi Daerah dilakukan di Kabupaten Barru, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pinrang, KabupatenTakalar and Kabupaten Soppeng. Pengurus yang terpilih di tingkat kota/kabupaten ini akan menjadi perwakilan Sekretariat Aksansi di dalam mengumpulkan informasi yang berguna tentang KSM serta operasional dan perawatan sarana sanitasi berbasis masyarakat yang ada di kota/kabupaten mereka, termasuk kegiatan monitoring yang bisa ditangani oleh Aksansi Daerah.
Di Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Barru, Kabupaten LuwuTimur, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Maros dan Kabupaten Soppeng dilakukan audiensi dengan dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah yang dalam kesempatan tersebut dihadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum. Tujuan dari audiensi ini adalah untuk memperkenalkan Aksansi lebih jauh kepada pemerintah daerah di lokasi-lokasi kerja Aksansi. Di dalam audiensi ini juga dilakukan pertukaran informasi mengenai ondisi sanitasi serta rencana kegiatan yang bisa dilkaukan. Hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah ini sangat penting untuk menjamin kegiatan terkait sanitasi yang dilakukan dengan terintegrasi di level kota/kabupaten.
