Montoring kali ini Aksansi akan kembali melakukan perjalanan ke Provinsi Jambi dan Kepualauan Riau guna melakukan kegiatan Monitoring.
Monitoring di 2 Provinsi ini dilakukan dari tanggal 26 Agustus sampai dengan 28 September 2016. Adapun maksud dan tujuan dilakukan Monitoring ini untuk melihat proses pencapaian sejauh mana Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam menjaga fungsi keberlanjutan Sanitasi.
Jambi (2016/08/26), terdapat 15 lokasi IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dari 5 Kabupaten dan 1 Kota yang terdiri dari Kabupaten Merangin, Tebo, Kerinci, Muara Bungo, Batanghari dan Kota Jambi. Adapun sistem sanitasi yang digunakan adalah 1 sanfab hybrid, 2 Komunal dan 12 MCK.
Secara umum Konidis Fisik bangunan MCN dan IPAL kokoh dan bagus, hanya saja untuk IPAL yang memiliki biogas belum dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan dari 15 Lokasi di Provinsi Jambi adalah 4 KSM yang menggunakan dan melakukan perawatan dengan baik yang terdapat di KSM Maju Bersama Kabupaten Batanghari, KSM Mutiara Pantai Kabupaten Muara Bungo, KSM Tirta Sari Kabupaten Merangin dan KSM Tirta Mas Abadi Kabupaten Merangin. 9 KSM kurang aktif dalam melakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan (O&M) terdapat di KSM Syafiiyah Kabupaten Batanghari, KSM Al Kautsar Kabupaten Tebo, KSM Darussalam Kabupaten Muara Bungo, 3 KSM di Kabupaten Merangin yakni KSM Sejahtera, KSM Air Balik dan KSM Tirta Sari, 2 KSM di Kabupaten Kerinci yakni KSM Gong Batuah dan KSM Al Mukhtariyah dan terakhir KSM Ainul Yaqin di Kota Jambi. Sedangkan 2 KSM di Kabupaten Merangin yakni KSM Tunas Harapan dan KSM Tim Penggerak PKK kepengurusannya tidak aktif sehingga untuk penggunaan fasilitas MCK serta O&M belum dilakukan secara maksimal.
Permasalahan yang sering dihadapai oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) antara lain (1) Permasalahan Sosial dimana terjadi disebagian besar kepengurusan KSM. Dalam hal ini SKPD setempat wajib menindaklanjuti untuk memberikan sosialisasi informasi tentang Sanitasi yang baik.(2) Permasalahan Teknis ada beberapa hal yang ditemukan pada saat Monitoring antara lain Bak Kontrol (BK) Sanfab yang tidak dipasang dan penggunaan biogas yang bermasalah. Terakhir (3) Permasalahan Kelembagaan ini merupakan hal yang paling penting dalam menentukan keberlanjutan Sanitasi dan KSM. Untuk itu hendaknya SKPD dan KSM terkait bekerjasama dalam hal membangun keberlanjutan sanitasi yang baik.
Kepulauan Riau (2016/09/04) menjadi destinasi selanjutnya setelah Monitoring di Provinsi Jambi selesai. Provinsi Kepualauan Riau ini terdapat 19 lokasi IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dari 3 Kabupaten dan 2 Kota yang terdiri dari Kabupaten Bintan, Anambas, Natuna, Kota Tanjungpinang dan Batam dengan sistem Sanitasi yang digunakan adalah Komunal.
Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan dari 19 Lokasi di Provinsi Jambi adalah terdapat 14 Lokasi Instalasi Air Limbah (IPAL) yang tidak bisa dilakukan pengecekan baik pada IPAL maupun Bak Kontrol (BK), hal ini dikarenakan letak geografis yang berada di perairan (laut) yang mempengaruhi kondisi fisik bangunan IPAL dan BK yang diplester untuk mencegah masuknya air laut, sedangkan pada posisi Pipe Effluent masuk ke dalam badan air laut. Hal ini berdampak pada kondisi IPAL dan BK yang tidak pernah dirawat.
Sedangkan 5 Lokasi IPAL yang bisa dilakukan pengambilan sample yakni 3 KSM di Kabupaten Bintan; KSM Kawal Bersatu, KSM Busung Mandiri dan KSM Tembeling Bersih, KSM Kepayang Kabupaten Anambas dan terakhir KSM Aibas Kabupaten Natuna.
SANITASI BERKELANJUTAN
Dari 19 KSM di Provinsi Kepulauan Riau hanya ada 1 KSM yang memiliki Rencana Kerja Masyarkat yang menarik yakni Kota Tanjungpinang, yang memiliki rencana tentang usaha Wisata IPAL Komunal, ide ini dikemukakan oleh Ketua KSM Mayang Sari Kota Tanjungpinang. Sedangkan untuk Sanitasi yang masih berjalan setelah 2 tahun operasional (Instalasi Tahun 2014) berada di Kabupaten Anambas yakni KSM Ladan dan KSM Kepayang dengan nilai COD 97mg/l, Kabupaten Natuna yakni KSM Bhakti Penagi dan KSM Aibas dengan nilai COD 413mg/l.
Permasalahan sosial yang dihadapai KSM seperti (1) Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang pentingnya Sanitasi, (2) Masyarakat merasa tidak bertanggungjawab terhadap O&M IPAL, (3) Tidak adanya iuran rutin pengguna. Permasalahan ini terjadi diseluruh KSM di Provinsi Kepulauan Riau.
Demi mewujudkan sanitasi berkelanjutan tidak hanya Pemerintah, AKSANSI dan KSM tetapi semua elemen terkait juga harus saling bahu membahu mewujudkan pembangunan sanitasi yang baik, mengingat sanitasi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang.(encik)
