Sarasehan KSM Sanimas Provinsi Bali diselenggarakan pada 4 Desember 2014, dengan agendanya adalah mengenai pentingnya peran pemerintah daerah dalam pembinaan KSM Sanimas, hasil hasil Sanimas Award di Provinsi Bali, dan posisi KSM Sanimas di Provinsi Bali.
Sarasehan yang diprakarsai oleh AKSANSI Daerah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Provinsi Bali, dan Sekretariat AKSANSI ini bertujuan untuk mengkomunikasikan kebutuhan antar stakeholder, terutama KSM sebagai akar dari AKSANSI. Berkaitan dengan hal ini, Ketua AKSANSI Daerah Provinsi Bali, Andi Maryono menyatakan bahwa posisi KSM Sanimas saat ini memerlukan perhatian terkait dengan pendanaan untuk operasional dan pemeliharaan sarana. Beliau menekankan perlunya peningkatan dukungan dana serta perlu adanya deskripsi tanggung jawab “siapa melakukan apa” yang jelas antara KSM dan pemerintah daerah. Karena hal yang terpenting dalam program sanitasi berkelanjutan salah satunya adalah pengelolaan dan pemeliharaan terhadap sarana sanitasi yang sudah dibangun itu sendiri.
Antusiasme datang dari Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Satker PPLP) Provinsi Bali, diwakili oleh Sri Minarsih Mardiyati untuk menindaklanjuti langkah-langkah yang telah ditempuh oleh AKSANSI Daerah Provinsi Bali dalam menyelanggarakan sarasehan KSM ini. Hal ini melihat manfaat sarana sanitasi sebagai kebutuhan masyarakat. Di Provinsi Bali, target sanitasi juga sudah cukup tinggi. Hal ini mengacu pada arah pembangunan sanitasi 2015 – 2019 yang mencakup pengembangan kelembagaan, peningkatan akses pelayanan sanitasi, dan peningkatan peran pihak swasta. Oleh karena itu, butuh sinergi antar stakeholder untuk keberlanjutan program sanitasi.
Ke depannya akan ada asistensi dari Pemda terutama terkait peningkatan kapasitas KSM di Provinsi Bali. Apalagi ada salah satu contoh keberhasilan peningkatan kualitas, baik kelembagaan, keuangan, maupun pemeliharaan dan operasional yang telah dilakukan oleh KSM dipresentasikan oleh KSM Indah Lestari dari Kampung Kodok, Banjang Tunggal Sari, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali, melalui upaya-upaya antara lain: (1) kerja sama antar pengurus yang erat dan berkualitas, (2) kerja sama antara pengurus dan anggota berdasarkan azas keterbukaan, (3) kerja sama antara pengurus dan SKPD terkait, (4) pemerintah desa yang peduli lingkungan dan mendukung kegiatan KSM, (5) promosi baik dilakukan oleh KSM maupun pemerintah terkait, dan (6) dalam berkegiatan tulus ikhlas untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan indah.
Pada kesempatan ini, AKSANSI sebagai wadah komunikasi bagi KSM dan pemerintah daerah melakukan peningkatan kapasitas melalui penggalian potensi, permasalahan, dan pemecahan masalah melalui diskusi terarah. Peningkatan kapasitas ini juga dilengkapi dengan upaya-upaya advokasi, baik secara sosial melalui pengetahuan tentang proses perencanaan dan pembangunan maupun secara teknis melalui hasil monitoring yang disampaikan.
Melalui pemetaan potensi, permasalahn, dan pemecahannya temuan aspek teknis didominasi oleh tidak berjalannya pemeliharaan dan operasional secara memadai, secara kelembagaan banyak ditemukan kepengurusan yang tidak bekerja maksimal bahkan tidak aktif serta mandek nya regenerasi, kemudian secara keuangan faktor permasalahan terbesar adalah tidak berjalannya iuran pengguna dan lemahnya inovasi keuangan.
Sebagai nara sumber pamungkas, Kepala BLH Kota Denpasar – Ir. A.A. Bagus Sudharsana, Dipl. PLG, dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa pelaksanaan program sanitasi berbasis masyarakat kembali ke tupoksi SKPD masing-masing. Badan Lingkungan Hidup hanya berfungsi sebagai koordinator, sedangkan pembuat perencanaan dan penganggaran adalah BAPPEDA, dan pelaksanaan di lapangan merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini perlu diketahui oleh segenap penggiat program sanitasi dan KSM, supaya tepat dalam melakukan koordinasi lapangan.
Selain itu, kesulitan terbesar di Kota Denpasar untuk pengadaan sarana sanitasi terbentur oleh ketersediaan lahan peruntukan. Jika ingin membangun sebuah kota atau kabupaten yang sehat berbasiskan masyarakat melalui program sanitasi berkelanjutan, maka keterlibatan segenap stakeholder di atas baik KSM, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan AKSANSI harus bahu membahu dalam segenap aspek, demikian pungkasnya.
