Saya sangat antusias mengikuti acara Musyawarah Kerja Nasional AKKOPSI yang diadakan di Mataram tanggal 17-19 September 2013 dengan membawa agenda besar bahwa draft Nota Kesepahaman atau MoU akan dibahas dalam rapat internal AKKOPSI.
Akhirnya mimpi AKSANSI menjalin kerjasama dengan Aliansi ini akan segera terwujud sehingga kegiatan yang akan menjamin keberlanjutan sarana sanitasi air limbah yang ada akan menjadi komitmen bersama.
Mukernas ini membahas penambahan anggota AKKOPSI menjadi sebanyak 225 Kota/Kabupaten dari 497 Kota/kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana sanitasi telah menjadi salah satu kegiatan prioritas bagi kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Di tahun 2012, anggota AKKOPSI hanya sebanyak 121 dan kwartal 3 tahun 2013 ini jumlahnya meningkat dua kali lipat. Diharapkan dua tahun lagi semua kota kabupaten telah menjadi anggota AKKOPSI.
Dalam Mukernas kali ini, selain mengagendakan pertanggungjawaban ketua AKKOPSI periode 2010-2013, Dr. HM Bambang (Walikota Jambi) juga akan melakukan pemilihan Ketua AKKOPSI yang baru untuk periode 4 tahun kedepan, 2013-2016. Direktur PPLP dalam paparannya menje- laskan tentang pem-bagian peran antara Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman.
Kerugian karena kondisi sanitasi yang buruk di Indonesia mengakibatkan negara berpotensi menderita kerugian mencapai lebih dari 56 Trilyun Rupiah pertahun disebabkan karena 75% sungai di Indonesia susah tercemar, 70% air tanah di Indonesia tercemar, 14.000 ton tinja per hari mencemari badan air, 50 dari 1.000 bayi meninggal akibat diare dan masyarakat membayar 25% lebih mahal untuk air minum perpipaan. Untuk itulah Millenium Development Goal menetapkan target sanitasi layak di Indonesia yang harus dicapai sampai dengan akhir 2015 meskipun di tahun 2013 ini masih ada 70 Kota/kabupaten rawan sanitasi yang belum melakukan program PPLP, BAPENAS mengharapkan di tahun 2014, sebanyak 41 Kota/kabupaten aka bergabung. DI pertengahan 2013, tingkat capaian MDGs untuk sanitasi layak di Indonesia untuk Perkotaan telah mencapai 73,1% dari target 76,8% sehingga masih ada gap sebesar 3,7% sampai akhir tahun 2015. Untuk Sanitasi layak secara nasional capaian MDGs adalah 57,9% dari 62,4% yang menjadi target sehingga masih ada gap sebesar 4,5%.
Paparan dari Direktur Pemukiman BAPENAS mengharapkan AKKOPSI berperan melakukan advokasi bertujuan untuk meningkatkan dukungan kepala daerah dan DPRD dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) didalam kualitas dokumen berikut implementasi SSK, meningkatkan kesiapan Pemda untuk mengelola sumber dana sanitasi dan dukungan penguatan pengelolaan data serta informasi, sekaligus yang sangat penting adalah memperkuat SINERGI untuk memfokuskan seluruh sumber dana pada implementasi SSK dan sinergi antar pelaku pembangunan sanitasi.
Oleh karenanya sinergi AKKOPSI dengan AKSANSI merupakan jawaban dari harapan dalam advokasi peran AKKOPSI karena AKSANSI yang merupakan ‘bottom up’ organisasi menjadi wadah dan payung bagi KSM sanitasi air limbah di seluruh Indonesia, berakar kuat karena dibentuk dan bertujuan untuk keberlanjutan Sarana Sanitasi. AKSANSI mewadahi KSM-KSM Sanitasi yang berada baik di tingkat kota/kabupaten maupun propinsi yang fungsinya membantu tugas pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat di dalam mengelola dan mengoperasikan sarana sanitasi yang baik dan berkelanjutan. Komunikasi yang erat antara Pemerintah Kota/Kabupaten dengan AKSANSI akan menciptakan sinergi yang kuat dan saling mendukung untuk berjalannya sarana sanitasi yang berbasis masyarakat sesuai dengan misi AKSANSI yaitu memberdayakan warga yang tinggal di kawasan padat penduduk di perkotaan serta kelompok pemakai sarana sanitasi komunal di Indonesia agar dapat mengelola sarana sanitasi yang baik dan berkelanjutan.
Dalam mukernas ini akhirnya pembahasan draft MoU menunggu kepengurusan baru dan AKSANSI akan diundang dalam rapat terbatas. Anggota AKKOPSI ini membuat deklarasi mataram untuk menunjukkan komitmen dalam pembangunan sanitasi di daerah masing-masing. Yang paling menarik bagi saya adalah komitmen Pemda untuk mengalokasikan minimum 2% dari APBD untuk sektor sanitasi, hal ini menunjukkan bagaimana Pemda menempatkan sanitasi sebagai salah satu prioritas Pemda.
Selamat atas terpilihnya Bapak Rizal Effendi (Walikota Balikpapan) sebagai ketua AKKOPSI periode 2013 – 2016, semoga amanah ini menjadikan AKKOPSI lebih sukses dalam mewujudkan sanitasi yang lebih baik.
